berifakta.com – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya (Gus Ahad), menyoroti mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 yang belum rampung didiskusikan. UMP ini telah ditetapkan pada 28 November 2022 yang akan disusul dengan ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh Gubernur pada 7 Desember 2022 mendatang.
“Perlu ada semacam kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar yang disahkan ini bukan hanya menyangkut peraturan bagi pekerja 0 tahun tapi juga bagi pekerja di atas satu tahun. Harus ada semacam formulasi yang ditambahkan,” kata Gus Ahad, panggilan akrabnya, kepada wartawan, Senin (5/12/2022).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyebutkan, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dan Peraturan Pemerintah (PP) turunannya, yaitu PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, telah mengatur bagi pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Yakni, kenaikan upahnya menggunakan struktur dan skala upah yang bersifat wajib.
Gus Ahad menyebutkan , soal upah juga diatur dalam PP. 78 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun2017 tentang struktur skala upah yang bersifat wajib.
Baca Juga: Sosialisasi 4 Pilar, Abdul Hadi Wijaya Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dalam Perbedaan
“Namun fakta di lapangan, sangat sedikit perusahaan yang menerapkan struktur skala upah tersebut hingga saat ini,” tutur Gus Ahad.
Gus Ahad juga mengharapkan Pemprov Jabar dapat memperhatikan hal ini. “Pak Gubernur hendaknya menerbitkan Pergub sebagai solusi kenaikan upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun,” jelas Gus Ahad.
Baca Juga: Gus Ahad: Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Agenda Menyatukan Bangsa
Sehingga, tambahnya, bisa dijadikan sebagai dasar untuk menghitung struktur dan skala upah. “Ini juga untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran atau ketidaknyamanan yang bisa berpotensi mengganggu kelancaran kerja bagi para buruh,” tambahnya.
Pasalnya, lanjut Gus Ahad, ketika hanya ditetapkan UMP dan UMK, banyak perusahaan yang membayar upah pekerjanya disamakan dengan pekerja 0 tahun. “Jadi, kami mohon kepada Pak Gubernur juga kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bisa diperhatikan lebih lanjut,” ujarnya.
Baca Juga: 4 Elit PSI Mundur, Ada yang Terbuka Dukung Anies Baswedan
Gus Ahad mengharapkan tahun ini tidak terjadi hal-hal yang bisa menghabiskan energi dan melelahkan terkait pengupahan para buruh di Jawa Barat,” pungkasnya. (Add/Wis)
