PURWAKARTA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) XTC Indonesia Kabupaten Purwakarta mendesak masyarakat dan media nasional untuk segera memusatkan perhatian pada bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan. Mereka menilai ada ketimpangan dalam pemberitaan, di mana media terkesan abai terhadap krisis kemanusiaan akibat asap dan lebih memilih fokus pada skandal politik elit.
Kritik tajam tersebut dilontarkan oleh perwakilan XTC Indonesia DPC Purwakarta, Hengky Suan, S.H. Ia mempertanyakan sikap media nasional yang dinilainya bungkam saat negara dianggap gagal mengatasi kebakaran hutan yang memakan banyak korban jiwa.
“Jenderal jadi pengkhianat adalah aib negara. Tapi korban mati karena kebakaran hutan adalah pengkhianatan negara kepada bangsanya,” tegas Hengky dalam keterangannya.
Hengky menyoroti kontrasnya sikap media saat memberitakan skandal pengkhianatan negara yang melibatkan mantan Kapolri—yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Menurutnya, seluruh media nasional ramai-ramai membahas isu tersebut sebagai sebuah aib besar, namun di sisi lain seolah menutup mata terhadap tragedi karhutla.
“Apa kabar dengan karhutla? Sikap apa yang dilakukan? Sampai kapan korban berjatuhan? Kita semua harus adil dalam menyikapi. Jangan sampai ini hanya pengalihan isu dari isu yang sebenarnya sedang ditutupi, di saat media China, Jepang, dan Singapura justru tajam menyoroti masalah kebakaran hutan di Kalimantan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut didukung oleh data laporan memprihatinkan dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Melalui metode pemodelan statistik terkait dampak polusi udara jangka pendek (partikel PM2.5), CREA mencatat dampak fatal dari karhutla dan sumber polusi lainnya.
Baca Juga : Kesadaran Kekerasan Seksual di Kampus: Studi Kasus UPI Purwakarta
Berdasarkan data CREA, diestimasikan terdapat sekitar 1.470 kematian di empat provinsi di Kalimantan (Kalimantan Barat, Selatan, Tengah, dan Timur) yang dikaitkan langsung dengan paparan asap karhutla. Secara nasional, angka kematian akibat polusi udara diperkirakan menembus 5.310 jiwa pada September 2026, dengan 3.560 jiwa di antaranya diproyeksikan terkait langsung dengan asap karhutla.
Melihat fakta di lapangan dan tingginya angka kematian tersebut, Hengky meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk tidak menutup-nutupi keadaan dan berani membuka fakta sebenarnya yang terjadi di Kalimantan kepada publik.
Di akhir keterangannya, Hengky mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal isu lingkungan ini. “Fokus dan kawal kebakaran hutan. Mendiamkan dan membiarkan kejahatan adalah kriminalisasi,” pungkasnya.
