MALANG, Berifakta.com – Citra indah Korea Selatan yang kerap ditampilkan melalui drama dan musik K-Pop ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang dialami oleh masyarakatnya. Negara maju ini justru tengah bergulat dengan berbagai krisis sosial yang mendalam, mulai dari tekanan kompetisi yang tidak sehat hingga diskriminasi struktural.
Isu krusial ini dibahas secara tajam dalam dalam kelas Kajian Kawasan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang bertajuk “Critical Perspectives on Contemporary Korean Society” yang disampaikan oleh Dr. Hyein Cho, dosen dari Monash University sekaligus peneliti tamu di Seoul National University. Kelas ini merupakan hasil kerjasama Prodi HI UMM dengan University of Auckland’s Strategic Research Institute (SRI) for Korean Studies yang turut didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea.
Dr. Cho menjabarkan bahwa masyarakat Korea Selatan terjebak dalam tekanan sosial dan persaingan akademik yang ekstrem. Ketergantungan pada bimbingan belajar swasta atau hagwon sangat tinggi, bahkan jumlah institusi ini di Seoul tercatat tiga kali lebih banyak daripada minimarket. “Tekanan akademik yang ekstrem dan ujian masuk perguruan tinggi telah memicu rendahnya indeks kebahagiaan siswa, yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya angka bunuh diri di negara tersebut, menjadikannya yang tertinggi di OECD,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kesenjangan gender masih menjadi tembok besar yang memecah belah masyarakat. Ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan di Korea Selatan mencapai angka 31,5 persen, sebuah rekor terburuk di kawasan OECD. “Perempuan tidak hanya menghadapi diskriminasi di dunia kerja, tetapi juga ancaman nyata dari kejahatan pelecehan seksual seperti kamera tersembunyi di fasilitas umum, sementara sentimen anti feminisme terus bermunculan secara online,” jelas Dr. Cho.
Ancaman demografi juga menempatkan Korea Selatan di ambang krisis eksistensial. Negara ini memegang rekor tingkat kesuburan terendah di dunia, yakni sekitar 0,7 pada tahun 2024, dan telah resmi menjadi masyarakat super menua (super-aged) dengan lebih dari 20 persen penduduk berusia di atas 65 tahun. Ironisnya, kondisi ini diiringi dengan tingkat kemiskinan lansia tertinggi di OECD dan munculnya diskriminasi usia, seperti larangan masuk bagi lansia di berbagai tempat usaha atau ‘no-seniors zones‘.
Di tengah penyusutan populasi, Korea Selatan terpaksa beralih menjadi masyarakat multikultural dengan jumlah warga asing yang kini melebihi 5 persen dari total penduduk. Sayangnya, sikap eksklusif masih sering ditemukan, mulai dari penolakan lamaran kerja berdasarkan ras hingga adanya tempat hiburan yang terang-terangan memasang tanda ‘Only Korean Bar‘. “Meski realitas ini pahit, perubahan nilai sosial pada generasi muda dan inovasi kebijakan memberikan peluang bagi Korea Selatan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan mendefinisikan ulang makna kebahagiaan,” tutupnya. (*)
