MALANG, Berifakta.com – Kebijakan luar negeri Korea Selatan kembali memasuki babak baru. Setelah era Segyehwa pada 1990-an dan Global Korea (2008–2022), pemerintahan di Seoul kini beroperasi di bawah payung Global Pivotal State (GPS) sejak 2022. Pergeseran ini tidak hanya menandai reorientasi strategis ke kawasan Indo-Pasifik, namun juga memperlihatkan bahwa Korea Selatan masih bergulat dengan persoalan yang sama selama tiga dekade terakhir: ketidakamanan ontologis.
Argumen ini disampaikan oleh Hafid Adim Pradana, M.A dalam kelas Kajian Kawasan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kelas ini merupakan hasil kerjasama Prodi HI UMM dengan University of Auckland’s Strategic Research Institute (SRI) for Korean Studies yang turut didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea.
Adim, sapaan akrabnya, memetakan tiga fase besar kebijakan luar negeri Korea Selatan. Segyehwa pada 1990-an menjadi titik awal integrasi ekonomi global pasca-Perang Dingin sekaligus konstruksi citra sebagai negara maju. Global Korea (2008–2022) memperluas peran Seoul di organisasi internasional seperti PBB dan G20, sembari memperkuat diplomasi publik dan kerja sama ekonomi. Sementara Global Pivotal State, yang berlaku sejak 2022 hingga sekarang, menempatkan Korea Selatan sebagai aktor kunci di Indo-Pasifik dengan penguatan kerja sama strategis bersama Amerika Serikat dan negara-negara demokratis lainnya.
“Yang menarik bukan hanya pergeseran orientasi geografis dari global ke Indo-Pasifik. Yang lebih substantif adalah konsistensi motif di balik setiap fase ini. Korea Selatan terus mencari jangkar identitas yang stabil di tengah dinamika internasional yang berubah cepat,” ujar Kaprodi HI UMM tersebut.
Adim menggunakan kerangka teori Keamanan Ontologis untuk menjelaskan pola tersebut. Dalam pandangan ini, negara tidak hanya mengejar keamanan fisik, tetapi juga stabilitas identitas. Mengacu pada Hugo von Essen dan Augustus Danielson (2023), terdapat enam mekanisme ketidakamanan ontologis yang muncul dari kombinasi dua penyebab, yaitu rasa malu (shame) dan diskontinuitas, dengan tiga sumber, yaitu refleksif, relasional, dan sistemik.
Salah satu konsep kunci yang ditekankan Adim adalah apa yang ia sebut sebagai Korea Paradox. Paradoks ini merujuk pada kesenjangan antara identitas yang diinginkan Korea Selatan sebagai aktor politik global utama dengan realitas yang tidak selalu mengkonfirmasi narasi tersebut.
“Korea Selatan adalah negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia, rumah bagi raksasa teknologi seperti Samsung, dan pengekspor budaya populer paling berpengaruh di abad ke-21. Namun di saat yang sama, Seoul sering merasa kurang dihargai sebagai aktor politik global yang setara. Inilah paradoks yang coba diatasi oleh setiap fase kebijakan luar negerinya,” jelas Adim.
Pada level refleksif, Global Korea dan kemudian GPS dirancang untuk menegaskan identitas Korea Selatan sebagai pemain signifikan dalam politik global, sekaligus menjawab Korea Paradox tersebut. Pada level relasional, kebijakan ini ditujukan agar kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, serta negara-negara lain, mengakui Korea Selatan sebagai aktor pivotal. Sementara pada level sistemik, kebijakan ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa Korea Selatan terintegrasi penuh dalam Liberal International Order, bahkan berkontribusi memperkuat stabilitasnya.
Adim menambahkan bahwa transisi dari Global Korea ke Global Pivotal State menandai pergeseran penting dalam cara Seoul memposisikan diri. Jika Global Korea masih menekankan peran sebagai middle power yang aktif di banyak isu global, GPS menempatkan Korea Selatan lebih tegas di pusaran rivalitas geopolitik Indo-Pasifik dengan keberpihakan yang lebih jelas pada blok demokratis.
“Pergeseran ini bukan tanpa risiko. Posisi yang lebih tegas berarti ruang manuver yang lebih sempit, terutama dalam mengelola hubungan dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama. Namun dari kacamata keamanan ontologis, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya Seoul untuk mengakhiri ambiguitas identitas yang selama ini menjadi sumber kecemasan,” urai Adim.
Ia menutup kelas dengan menekankan bahwa kebijakan luar negeri Korea Selatan dari Segyehwa hingga GPS menunjukkan satu benang merah, yaitu pencarian identitas yang stabil dan diakui dalam tatanan internasional. Pencarian ini, menurutnya, jauh dari kata selesai.
“Selama kesenjangan antara identitas yang diinginkan dan realitas yang dihadapi masih ada, selama itu pula kebijakan luar negeri Korea Selatan akan terus bertransformasi. Yang berubah hanyalah bentuk dan arahnya, sementara motif ontologisnya tetap sama,” pungkas Adim. (*)
