Bogor, berifakta.com — Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB University) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Data Desa Presisi sebagai Basis Pemutakhiran Data Mikro Menuju Percepatan Pengentasan Kemiskinan”. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem data nasional yang terintegrasi, presisi, dan berbasis desa, Senin (22/12).
Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut mandat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam kerangka kebijakan ini, DTSEN diposisikan sebagai single source of truth atau rujukan utama data sosial-ekonomi nasional yang menjadi dasar perumusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan, khususnya dalam isu pengentasan kemiskinan.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, dalam sambutan dan pidato kuncinya menegaskan bahwa kualitas data merupakan pondasi utama efektivitas kebijakan. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memperbanyak program bantuan, tetapi harus dimulai dari ketepatan data penerima manfaat. Integrasi DTSEN dengan data mikro desa yang presisi dinilai krusial agar kehadiran negara bisa tepat sasaran, terutama bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem.
Budiman menambahkan, keberhasilan implementasi DTSEN sangat ditentukan oleh kualitas pemutakhiran data hingga tingkat desa dan kelurahan. Data desa yang akurat diperlukan untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin secara presisi, memetakan kantong kemiskinan berbasis spasial, serta merancang intervensi sosial ekonomi yang sesuai kebutuhan lokal. Dalam konteks tersebut, Data Desa Presisi (DDP) yang dikembangkan oleh IPB dipandang sebagai sumber data mikro strategis yang dapat diintegrasikan untuk memperkuat pemutakhiran DTSEN, dengan tetap memenuhi standar verifikasi dan interoperabilitas data nasional. Budiman menekankan bahwa Data Desa Presisi bukanlah sistem tandingan, melainkan mitra strategis DTSEN untuk memastikan intervensi berjalan efektif dan terukur.
Baca Juga : Akademisi IPB Soroti Ketahanan Lingkungan Sebagai Upaya Harmonisasi Multikultural
Seminar nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber kunci, mulai dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, perwakilan pemerintah daerah, hingga akademisi IPB. Diskusi panel berfokus pada peran DTSEN sebagai data rujukan nasional, strategi pemanfaatan data untuk penetapan target intervensi, serta praktik pemutakhiran data di tingkat desa. Melalui forum ini, BP Taskin mendorong kolaborasi strategis antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam penyediaan serta pemanfaatan data mikro berbasis desa. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis model integrasi Data Desa Presisi sebagai pendukung utama pemutakhiran data nasional yang berkelanjutan.
