MALANG, Berifakta.com – Di balik popularitas budaya pop Korea Selatan yang mendunia, tersimpan realitas sosial yang kompleks terkait penggunaan bahasanya. Bahasa Korea di era modern tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, namun juga telah menjelma menjadi penentu kelas sosial yang kerap memicu diskriminasi bagi kelompok minoritas.
Realitas sosiolinguistik ini dikupas tuntas oleh Dr. Nicola Fraschini, dosen dari Asia Institute, University of Melbourne, dalam kelas Kajian Kawasan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kelas ini merupakan hasil kerjasama Prodi HI UMM dengan University of Auckland’s Strategic Research Institute (SRI) for Korean Studies yang turut didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea.
Mengangkat tema mengenai sejarah alfabet Korea hingga perpecahan bahasa Korea Utara dan Selatan, pemaparan Dr. Nicola membuka mata mahasiswa mengenai hierarki prestise bahasa di semenanjung tersebut.
Dr. Nicola menjelaskan bahwa masyarakat Korea Selatan saat ini sangat berorientasi pada ibu kota, Seoul. Meskipun secara resmi bahasa standar tidak lagi semata-mata didefinisikan sebagai bahasa Seoul , pada kenyataannya, dialek ibu kota tersebut dianggap sebagai “standar emas”.
Bahasa Seoul secara sosial dipersepsikan memiliki tingkat yang lebih tinggi dan menandakan pendidikan yang layak. Sebaliknya, hal ini menciptakan stigma. “Seringkali penutur variasi bahasa daerah, atau mereka yang memiliki aksen regional, dipandang sebagai orang yang kurang berpendidikan,” jelas Dr. Nicola dalam materinya.
Hierarki bahasa ini memberikan dampak yang lebih berat bagi para pendatang, khususnya istri migran yang jumlahnya terus meningkat di Korea Selatan sejak tahun 2000-an. Mereka tidak hanya dihadapkan pada kendala komunikasi dasar, tetapi juga ketidaksetaraan di lingkungan sosial dan tempat kerja akibat keterbatasan keterampilan sosiolinguistik.
Mirisnya, istri migran yang tinggal di daerah pedesaan sering kali merasa direndahkan dua kali lipat saat berinteraksi dengan penutur asli di tempat kerja atau di Seoul. Mereka mendapat diskriminasi ganda: sebagai warga negara asing dan sebagai penutur dialek daerah yang dianggap tidak standar. Oleh karena itu, banyak perempuan migran melihat penguasaan bahasa Seoul sebagai satu-satunya cara untuk menaiki tangga sosial.
Diskriminasi linguistik ini juga dirasakan secara nyata oleh para pengungsi atau pembelot dari Korea Utara. Meskipun bahasa Korea Utara dan Selatan pada dasarnya dapat saling dipahami , aksen dan kosakata khas Korea Utara sering kali mendapat stigma negatif dan bahkan kerap dijadikan bahan ejekan di media Korea Selatan.
Akibatnya, aksen Korea Utara menjadi penghalang besar bagi para pembelot untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, bahkan untuk sekadar mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini memaksa banyak pengungsi merasa tertekan untuk berasimilasi, berupaya keras menghilangkan aksen asli mereka agar bisa diterima oleh masyarakat Korea Selatan. Seperti yang disoroti oleh Dr. Nicola, hal yang memunculkan dinding pembatas sosial sebenarnya bukanlah bahasanya itu sendiri, melainkan ideologi yang diasumsikan orang-orang berada di balik bahasa tersebut.
Melalui kelas tamu yang interaktif ini, mahasiswa HI UMM diajak untuk melihat dinamika kawasan Asia Timur dari lensa yang lebih kritis. Bahasa terbukti bukan sekadar produk budaya, melainkan instrumen kekuasaan yang secara senyap membentuk identitas, stratifikasi sosial, dan realitas integrasi di Korea modern. (*)
