CIREBON, Berifakta.com – Siswa SDN 1 Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, sudah lebih dari tiga tahun terpaksa belajar di musala sekolah karena kekurangan ruang kelas. Sejak 2021, ratusan siswa belajar dengan sistem shift, sebagian bahkan harus duduk lesehan tanpa meja dan kursi yang layak.
Kondisi ini memunculkan sorotan tajam dari pemerhati pendidikan KH. Dr. Muhamad Habib Khaerussani, M.Pd. Ia menilai situasi tersebut merupakan alarm keras bagi pemerintah tentang rapuhnya sistem pendidikan dasar di Indonesia.
“Di saat pemerintah gencar menggaungkan Merdeka Belajar, anak-anak di Cirebon Girang belum merdeka dari keterbatasan paling mendasar: ruang belajar,” tegasnya.
Antara Janji dan Kenyataan
Habib menyoroti bahwa anggaran pendidikan selalu menjadi salah satu yang terbesar dalam APBN dan APBD, namun kasus seperti ini menunjukkan masih adanya ketimpangan dan kelemahan dalam perencanaan.
“Ketika ada sekolah yang harus memanfaatkan musala sebagai ruang belajar selama bertahun-tahun, itu bukan sekadar kekurangan teknis—itu bukti adanya kelalaian birokrasi,” tambahnya.
Masalah Keadilan Sosial
Menurutnya, kekurangan ruang kelas bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keadilan. Anak-anak di desa berhak mendapatkan pengalaman belajar yang sama bermartabatnya dengan anak-anak di kota besar.
“Ketidakadilan fasilitas pendidikan akan melahirkan ketidakadilan kesempatan hidup. Ini menciptakan lingkaran ketidaksetaraan sosial yang sulit diputus,” kata Habib.
Bukan Sekadar Angka di Musrenbang
Ia mendesak pemerintah daerah dan dinas pendidikan agar menjadikan persoalan ini sebagai prioritas mendesak, bukan sekadar usulan proyek di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menunggu antrean bertahun-tahun.
“Masyarakat berhak bertanya: ke mana larinya anggaran pendidikan? Jika pendidikan benar-benar prioritas, mengapa sekolah ini dibiarkan tanpa solusi permanen selama tiga tahun?” kritiknya.
Seruan untuk Aksi Nyata
Habib menegaskan, keseriusan pemerintah tidak diukur dari banyaknya seminar atau pidato tentang pendidikan, tetapi dari keberanian menyelesaikan persoalan mendasar.
“Pemerintah harus segera membangun ruang kelas baru, memperbaiki sarana belajar, dan memperbaiki mekanisme anggaran agar responsif terhadap kasus darurat,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan agar pemerintah benar-benar membuktikan bahwa pendidikan adalah prioritas, bukan sekadar slogan.
“Karena masa depan bangsa sedang belajar hari ini. Dan mereka tidak boleh belajar di ruang darurat selamanya,” pungkasnya. (*)
