MALANG, Berifakta.com – Kejatuhan angka kelahiran (fertility collapse) hingga 1,23 persen dan lonjakan populasi lansia sebesar 11,3 persen memaksa Korea Selatan merombak kebijakan imigrasinya. Isu krusial ini dikupas oleh Prof. Gonda Yumitro, Ph.D. dalam perkuliahan “Multiculturalism Education in South Korea” yang digelar HI UMM bersama Academy of Korean Studies, dengan dukungan Kementerian Pendidikan Korea Selatan (AKS-2023-INC-2230009).
Laju pertumbuhan penduduk Korea Selatan merosot hingga 0,24 persen, dengan hanya 4,5 bayi lahir per 1.000 penduduk akibat maraknya gaya hidup childfree dan penundaan usia pernikahan. “Satu perempuan di Korea Selatan rata-rata hanya melahirkan setengah anak atau 0,5 secara statistik. Runtuhnya fertilitas menciptakan kekosongan sektor produktif yang terpaksa diisi pekerja migran,” terang Prof. Gonda Yumitro di hadapan mahasiswa HI UMM.
Fenomena ini mendorong gelombang Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta imigran Asia Tenggara. Meski menawarkan gaji minimum Rp10 juta di sektor domestik hingga Rp20-30 juta per bulan di sektor manufaktur, imigran dihadapkan pada tingginya biaya hidup dan tantangan budaya.
Masalah kian kompleks ketika imigran membentuk keluarga dengan warga lokal. Lahir istilah ‘Kosian’ (Korean-ASEAN) untuk anak-anak hasil pernikahan internasional yang kerap mengalami stigma sosial.
“Terjadi bias rasial yang kontras. Pasangan asing asal Asia Tenggara atau Asia Selatan kerap menerima pandangan sinis (resentful look), berbeda dengan perlakuan hangat bagi pasangan berkulit putih dari Barat,” ungkap Prof. Gonda. Prasangka ini berdampak langsung pada anak-anak berdarah campuran, yang rentan mengalami kebingungan identitas (identity confusion), perundungan (bullying) di sekolah, hingga gangguan mental.
Prof. Gonda menegaskan bahwa mobilitas penduduk antarnegara kini tak lagi bisa dibendung. Kewarganegaraan modern dituntut tidak lagi sebatas status hukum kaku, melainkan jaminan kesetaraan hak dan perlindungan nyata bagi masyarakat lintas negara.
Menghadapi krisis sosial ini, Pemerintah Korea Selatan menggeser paradigma dari asimilasi kaku menuju model multikultural berlandaskan kewarganegaraan global (global citizenship). Sekolah seperti Seoul Global High School dan Ansan Wongko Elementary School pun menerapkan kurikulum inklusif anti-bias.
“Membangun masyarakat multikultural adalah keharusan sejarah di tengah mobilitas global. Kuncinya pada pemahaman bersama agar perbedaan menjadi jembatan perdamaian,” pungkas Prof. Gonda. (*)
