MALANG, Berifakta.com – Ketergantungan ekonomi kawasan Asia terhadap ratusan juta tenaga kerja migran kini berhadapan langsung dengan sikap menutup diri dan penolakan dari masyarakat lokal. Ironi penolakan sosial di tengah ancaman penyusutan jumlah penduduk kawasan tersebut menjadi sorotan tajam Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D., dalam perkuliahan Multikulturalisme di Asia bertajuk “Migrant Workers, National Identity, and Citizenship: Asian Experiences”. Agenda ini diselenggarakan oleh Program Studi HI UMM berkolaborasi dengan Eurasia Foundation dalam rangkaian Eurasia Lecture Series.
Prof. Gonda memaparkan bahwa Asia kini menjadi pusat pergerakan pekerja terbesar dengan menyumbang lebih dari 40 persen pekerja migran dunia atau melampaui 115 juta orang. Fenomena ini terlihat jelas di negara maju seperti Jepang, dengan lonjakan warga asing dari 851 ribu pada 1985 menjadi 3,4 juta orang pada 2023, serta Korea Selatan yang menembus 2,5 juta jiwa. Kendati sangat membutuhkan tenaga kerja luar negeri akibat merosotnya angka kelahiran, kedua negara tersebut dinilai masih terjebak dalam aturan imigrasi yang sangat kaku.
“Masyarakat di Asia Timur masih sangat kuat mempertahankan keaslian kelompok warganya sendiri. Akibatnya terjadi kontradiksi nyata; tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk memutar roda ekonomi, tetapi kehadiran mereka justru dikhawatirkan merusak keharmonisan warga lokal. Tidak heran bila lebih dari 50 persen warga asing hanya diberi visa kerja sementara tanpa kepastian menjadi warga negara,” terang Prof. Gonda.
Kondisi tersebut kian diperberat oleh berbagai perlakuan tidak adil yang dihadapi para pekerja kasar di lapangan, mulai dari jeratan upah murah, terpisah bertahun-tahun dari keluarga, hingga aturan sponsor kerja yang kerap menahan paspor mereka secara sepihak. Menariknya, langkah berbeda justru ditunjukkan Taiwan dalam menyambut lebih dari 400 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mayoritas Muslim. Di tengah krisis penuaan penduduk (aging population), Taiwan secara terbuka mencegah gesekan budaya dalam tatanan masyarakat multikultural lewat kebijakan yang ramah Muslim (Muslim-friendly), mulai dari penyediaan musala di kampus, fasilitas bersuci yang layak, hingga kemudahan sertifikasi makanan halal.
Merujuk pemikiran filsuf Immanuel Kant bahwa setiap orang dibentuk oleh pengalaman hidupnya masing-masing, Prof. Gonda mengingatkan pentingnya saling menghargai perbedaan latar belakang dalam pergaulan dunia. Perbedaan kebiasaan dan nilai hidup antarbangsa menuntut kerendahan hati agar tidak gampang menghakimi orang lain. Sikap merasa diri paling benar dan menganggap budayanya paling unggul diperingatkannya sebagai bibit kesombongan yang memicu diskriminasi dan perlakuan kasar di tengah ruang publik.
“Multikulturalisme bukan sekadar tinggal berdampingan di satu wilayah, melainkan kemauan untuk berlaku adil dan menghormati hak sesama tanpa memandang dari mana mereka berasal. Di dunia yang saling terhubung hari ini, membuang rasa curiga dan menerima perbedaan adalah kunci utama merawat rasa kemanusiaan,” pungkasnya. (*)

