JAKARTA, Berifakta.com– Dalam upaya menanggapi dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, calon presiden dari nomor urut 3, mengajak partai-partai koalisi yang mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk mengaktifkan mekanisme hak angket atau interpelasi di DPR. Ganjar, yang didukung oleh partai koalisi seperti PDIP dan PPP, menyatakan posisinya dalam keterangan tertulis yang dirilis oleh Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud pada Senin (19/2).
“Jika DPR tidak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar, mantan Gubernur Jawa Tengah. Ia menegaskan pentingnya DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang berdampak luas pada integritas pemilihan umum.
Baca Juga: Pintu Terbuka untuk PKB, PKS, dan NasDem di Kabinet Prabowo
Hak angket dan interpelasi merupakan instrumen kontrol legislatif yang digunakan untuk menyelidiki dan meminta keterangan dari pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial atau bermasalah. Ganjar telah mengusulkan ide penggunaan hak angket kepada partai pengusungnya dalam rapat internal yang diadakan pada 15 Februari lalu.
Untuk memastikan usulannya mendapat respons yang dibutuhkan, Ganjar menyatakan, “Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin.” Ia percaya bahwa dugaan kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres 2024 harus ditangani dengan serius dan DPR harus meminta penjelasan dari KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Baca Juga: Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran Beredar, TKN Belum Berikan Konfirmasi Resmi
Menurut Ganjar, telah terjadi berbagai dugaan kecurangan yang terungkap melalui ribuan pesan dari relawan dan masyarakat berisi bukti-bukti berupa foto, dokumen, atau video. “Ketelanjangan dugaan kecurangan Pilpres 2024 tak bisa didiamkan, terlepas apapun kepentingan politik dan dukungan pada paslon tertentu,” tegas Ganjar, menyerukan agar DPR bertindak aktif dalam menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara pemilu.
Inisiatif Ganjar ini menandai upaya kritis dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia, dengan menekankan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.
