Jakarta, berifakta.com – Rencana Koalisi Perubahan untuk deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal Calon Presiden 2024 batal digelar 10 November lalu. Hal ini menuai tanggapan dari Rocky Gerung.
Pengamat Politik sekaligus pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) ini menilai, gagalnya deklarasi untuk mengusung Anies Baswedan karena berkaitan dengan transaksi partai politik.
“Itulah bedanya, kalo relawan nggak mungkin gagal kan. Kalau partai pasti ada transaksi,” kata Rocky Gerung, Senin (14/11/2022).
Menurut Rocky, deklarasi yang tak jadi dilakukan oleh koalisi pengusung Anies juga memberi dampak panjang dari parpol yang tidak memprotes soal presidential threshold (PT) atau ambang batas pencapresan sebesar 20%.
Baca Juga: Terbongkar! Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil Kantongi 12 Temuan Tragedi Kanjuruhan
“Karena namanya koalisi itu transaksi yang panjang dan itu kedunguan dari partai-partai yang nggak mau protes 0% (PT),” jelasnya.
“Kalau tetep 20% akibatnya begitu kan? Jadi semua akibat dari sistem elektoral yang dipasang 20 persen, yang saya perjuangkan nol persen,” sambungnya.
Baca Juga: PA 212 Tunggu Arahan Habib Rizieq usai Anies Diusung NasDem
Rocky menjelaskan jika saja PT tidak mencapai 20% dan menjadi 0%, sudah pasti Koalisi Perubahan melakukan deklarasi pada 10 November sesuai rencana.
“Kalau PT-nya nol persen, nggak akan ada penundaan kayak tadi. Ya, Anies bisa berdiri sendiri aja, kalau hitungan bukan 20 persen,” tandasnya.
