JAKARTA, Berifakta.com – Menyikapi lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam beberapa hari terakhir, Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menegaskan bahwa pemerintah perlu bertanggung jawab atas fenomena tersebut, terlepas dari kenyataan bahwa partai itu dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo. Anies menyerukan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan pemilu saat berbicara di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, pada hari Minggu (3/3/2024).
Baca Juga: Mahfud MD Dukung MK Hapus Ambang Batas 4% untuk Pemilu 2029
“Pemerintah harus memikul tanggung jawab atas dinamika yang terjadi terhadap PSI, walaupun posisi ketua dipegang oleh anak Presiden. Ini tidak berarti pemerintah bisa bebas bertindak tanpa pertanggungjawaban terhadap partai yang dipimpin oleh anak Presiden,” ucap Anies kepada wartawan (3/3/2024).
Lebih lanjut, Anies menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi kerusakan legitimasi pemilu akibat kegaduhan yang timbul dari isu Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU pada Pemilu 2024.
“Kita harus menjaga agar pemilu ini tidak tercoreng. Jika pemilu tercoreng, maka akan merusak semuanya. Kita tidak boleh membiarkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu yang telah kita lalui menjadi hilang,” tambahnya.
Selain Anies, keresahan disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muchammad Romahurmuziy, yang menyuarakan kecurigaannya atas lonjakan suara PSI dalam Pileg 2024, yang ia anggap aneh dan tidak biasa. Romahurmuziy bahkan menyampaikan keberatan melalui media sosial, dengan menyertakan tag kepada akun resmi KPU dan Bawaslu.
“Mohon atensi kepada @kpu_ri dan @bawasluri, operasi apa ini? Meminjam bahasa pak @jusufkalla, operasi ‘sayang anak’ lagi?” ucap Romy di akun Instagram @romahurmuziy pada Sabtu (2/3).
Komisioner KPU, Idham Holik, menanggapi pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa Sirekap bukanlah penentu hasil akhir pemilu.
“Kami masih perlu memahami apa yang dimaksud dengan ‘lonjakan’ tersebut. Namun, yang jelas adalah bahwa perolehan suara yang diakui oleh KPU adalah berdasarkan rekapitulasi resmi,” jelas Idham kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, (2/3).
Baca Juga: Jokowi: Sekolah Harus Jadi Safe House, Bukan Arena Bullying
Ia juga menambahkan bahwa masih terdapat lebih dari 70 juta suara yang belum dihitung, sebagian besar berada di daerah basis pendukung Jokowi di mana PSI memiliki dukungan yang kuat.
