MALANG, Berifakta.com – Transformasi Korea Selatan dari negara yang dikenal homogen secara etnis (monokultural) menjadi masyarakat multikultural kini menghadapi ujian berat seiring derasnya arus globalisasi dan revolusi industri. Isu strategis ini menjadi sorotan utama dalam kuliah bertajuk “The Challenges of Multiculturalism in South Korea” yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Agenda akademis ini terselenggara berkat kolaborasi strategis antara Program Studi Hubungan Internasional (HI) UMM dengan Academy of Korean Studies yang juga didukung oleh Kementerian Pendidikan Republik Korea (AKS-2023-INC-2230009).
Hafid Adim Pradana, M.A., selaku pemateri dalam Kelas Multikulturalisme di Asia tersebut, menyoroti kompleksitas dinamika sosial yang muncul akibat pergeseran demografi di Negeri Ginseng. Menurutnya, transisi dari identitas tunggal menuju masyarakat majemuk tidak hanya soal angka migrasi, melainkan pertarungan nilai dan identitas.
Dalam paparannya, Hafid membedah fenomena tersebut melalui kacamata sosiologis Stuart Hall. Ia menekankan bahwa multikulturalisme tidak bisa dipisahkan dari relasi kuasa yang melingkupinya.
“Mengacu pada Stuart Hall, pengakuan terhadap keberagaman selalu beriringan dengan interaksi kekuasaan dan identitas. Terdapat kecenderungan di mana budaya dominan berupaya mempengaruhi atau bahkan menghegemoni budaya minoritas,” papar Hafid.
Lebih lanjut, ia mengutip pemikiran Bhikhu Parekh untuk menegaskan pentingnya kesetaraan rekognisi. Dalam masyarakat yang sehat, setiap entitas budaya harus dipandang memiliki nilai dan kontribusi unik, sehingga layak mendapatkan penghormatan setara.
Tantangan terbesar yang digarisbawahi dalam diskusi ini adalah resistensi internal dari sebagian masyarakat asli Korea. Anggapan mengenai superioritas etnis menciptakan tembok eksklusivitas yang tinggi. Hal ini kerap memicu sentimen rasisme dan pandangan bahwa imigran atau pendatang adalah kelompok liyan (the others) yang layak dipinggirkan.
“Paradigma bahwa penduduk asli adalah standar individu yang paling ideal dan superior menjadi hambatan psikologis sosial terbesar. Ini membuat para pendatang seringkali merasa terasing di tengah modernisasi Korea,” jelas Hafid.
Menutup sesi, Hafid menegaskan bahwa meskipun jalan menuju masyarakat inklusif cukup terjal, upaya tersebut vital bagi keberlangsungan sosial Korea Selatan. Kuncinya terletak pada dialog konstruktif dan kebijakan yang berpihak pada keberagaman.
Melalui dukungan the Seed Program for Korean Studies, kelas ini diharapkan tidak hanya menjadi mimbar akademis, tetapi juga wadah untuk memperkuat pemahaman lintas budaya dan merumuskan perspektif baru bagi masa depan masyarakat inklusif di Asia. (*)
