MALANG, Berifakta.com – Terancamnya citra diplomasi global akibat stigma rasisme memaksa Korea Selatan merombak strategi kebudayaannya dari jebakan monokulturalisme menuju inklusi sosial perdesaan. Isu strategis ini menjadi sorotan utama dalam kuliah bertajuk “The Challenges and Efforts to Build Multiculturalism in South Korea” yang diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM) bekerja sama dengan Academy of Korean Studies serta penuh dukungan Kementerian Pendidikan Republik Korea (AKS-2023-INC-2230009).
Dosen HI UMM, Hafid Adim Pradana, M.A., selaku pemateri mengungkapkan bahwa populasi etnis Korea saat ini masih mendominasi hingga 99 persen, sehingga memicu hegemoni ethnic nationalism yang mengakar sejak era Kerajaan Joseon. Dominasi tersebut memicu resistensi internal dan prasangka terhadap imigran sebagai kelompok liyan (the others). Kendati demikian, tekanan komunitas internasional—termasuk teguran Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)—membuat Negeri Ginseng berisiko terisolasi dari pergaulan diplomatik Barat jika tidak segera mengatasi perlakuan diskriminatif terhadap pekerja migran.
“Pemerintah Korea Selatan menyadari monokulturalisme secara kondisi sulit diubah dalam waktu singkat. Karena itu, yang dikejar adalah transformasi cara pandang publik melalui kampanye media masif hingga keterlibatan selebriti dunia seperti BTS dan Song Hye-kyo,” jelas Hafid.
Sintesis menarik yang disoroti dalam kuliah ini adalah bagaimana upaya inklusi tersebut mengejawantah hingga ke akar rumput melalui revitalisasi gerakan bersejarah Saemaul Undong. Gerakan pembangunan perdesaan yang digagas sejak 1970-an itu kini diadaptasi untuk merangkul maraknya keluarga multikultural dan buruh tani asing. Nilai-nilai klasik seperti ketekunan (diligence), kemandirian (self-help), dan gotong royong (cooperation) ditransformasikan menjadi wadah peleburan budaya di wilayah perdesaan.
Melalui program kebun komunitas (community gardens), pelatihan bahasa, dan ruang kepemimpinan bagi warga keturunan asing, perdesaan Korea kini menjadi benteng utama integrasi sosial. Langkah ini dinilai efektif menjembatani jurang kebudayaan antara penduduk lokal dan imigran pernikahan asal Asia Tenggara, sekaligus menopang sektor pertanian yang krisis tenaga kerja.
Menutup pemaparannya, Hafid menegaskan bahwa keberhasilan masyarakat inklusif sangat bergantung pada kebijakan protektif negara dan kesetaraan rekognisi. Melalui dukungan the Seed Program for Korean Studies, agenda akademis ini diharapkan mampu merumuskan perspektif baru bagi masa depan masyarakat multikultural yang harmonis di Asia. (*)
