MALANG, Berifakta.com – Penurunan populasi usia produktif di pedesaan Korea Selatan menuntut pergeseran paradigma pembangunan dari sekadar infrastruktur fisik menuju penguatan integrasi sosial masyarakat multikultural. Isu krusial ini mengemuka dalam kuliah umum internasional bertajuk “Saemaul Undong and Multicultural Communities: Building Inclusive Rural Development in South Korea“. Agenda akademis ini diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM) bekerja sama dengan Academy of Korean Studies serta dukungan Kementerian Pendidikan Republik Korea (AKS-2023-INC-2230009).
Hadir sebagai narasumber, dosen HI UMM Shannaz Mutiara Deniar, M.A., memaparkan bahwa di balik kemegahan budaya Pali-Pali dan gelombang Hallyu, negeri ginseng yang historisnya mendewakan homogenitas etnis—dengan 99 persen populasi asli Korea—kini menghadapi ancaman kepunahan desa. Banyak pemuda memilih migrasi ke perkotaan, sementara perempuan lokal enggan bertahan dalam budaya patriarki pedesaan. Kondisi ini memicu munculnya fenomena pernikahan internasional melalui agensi guna mengisi kekosongan tenaga kerja pertanian dan penerus keturunan di desa.
“Data menunjukkan lonjakan imigran dari Asia Tenggara seperti Vietnam sebesar 0,4 persen, Thailand 0,35 persen, Filipina 0,13 persen, hingga Indonesia 0,05 persen yang mayoritas mengisi sektor pertanian dan pabrik perdesaan,” jelas Shannaz.
Alumni Yongnam University tersebut menguraikan bahwa Saemaul Undong—gerakan pembaharuan desa sejak era Presiden Park Chung-hee tahun 1970-an yang berakar pada nilai diligence (kerja keras), self-help (kemandirian), dan cooperation (gotong royong)—kini berevolusi. Gerakan yang dulu berfokus pada semenisasi jalan, pengairan, dan perbaikan atap asbes, kini bergeser menjadi instrumen integrasi sosial. Langkah kebijakan berpendekatan top-down ini juga menjadi bentuk stigma management pemerintah Korea Selatan atas kritik PBB terkait diskriminasi rasial. Meski demikian, para pengantin imigran masih kerap menghadapi kendala bahasa (language barrier) serta beban kerja ganda di ladang.
“Inklusivitas kini bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak agar roda ekonomi dan sosial pedesaan Korea Selatan tetap bertahan,” terangnya.
Sebagai penutup, Shannaz menegaskan bahwa keberhasilan Saemaul Undong masa kini terletak pada kemampuannya memfasilitasi kelas bahasa, pertukaran budaya, serta kepemimpinan lokal bagi warga asing. Gotong royong modern tidak lagi membedakan asal-usul etnis, melainkan merangkul keberagaman demi menciptakan komunitas pedesaan yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
