JAKARTA, Berifakta.com – Pada 21 Februari, 2024, dalam sebuah upacara resmi di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Pelantikan ini diresmikan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024, menandai tahapan baru dalam struktur pemerintahan Jokowi. “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian sumpah jabatan yang diucapkan para menteri yang baru dilantik, dikte oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga: Ustadz Abdul Somad Tanggapi Ejekan Pilpres: “Kita Beda Definisi Menang dan Kalah”
Upacara pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, serta perwakilan dari MPR RI dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kehadiran tokoh-tokoh penting lainnya seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menambah daftar panjang pejabat pemerintahan yang turut serta dalam acara tersebut.
Pengangkatan Hadi Tjahjanto menggantikan Mahfud Md yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Menkopolhukam. Hadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, dikenal luas atas pengalaman dan prestasinya, termasuk masa jabatannya sebagai Panglima TNI dari tahun 2017 hingga 2021.
Baca Juga: Anies Baswedan Bersatu dengan PDIP, Dorong DPR Lakukan Penyelidikan Kecurangan Pemilu 2024
Di sisi lain, posisi Menteri ATR/BPN yang ditinggalkan Hadi kini diisi oleh AHY, ketua dari Partai Demokrat, yang baru-baru ini bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Langkah ini menandai kembalinya Demokrat ke dalam lingkaran pemerintahan setelah hampir satu dekade berada di luar.
