
BOGOR, Berifakta.com – Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 6.900 jembatan pada 2026, dengan fokus utama wilayah terpencil yang masih kesulitan akses pendidikan dan aktivitas dasar warga.
Capaian dan rencana tersebut dipaparkan dalam retret Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, menyebut pembangunan jembatan menjadi salah satu laporan utama dalam sesi pembuka retret.
“Yang pertama adalah video mengenai pembangunan jembatan-jembatan gantung, yang satu bulan yang lalu diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk segera dibangun, terutama jembatan-jembatan yang menjadi akses adik-adik kita menuju ke sekolah,” kata Prasetyo Hadi saat jumpa pers di sela-sela retret.
Ia menyampaikan progres awal pembangunan telah berjalan dan akan dikejar secara masif sepanjang 2026.
“Alhamdulillah, dalam satu bulan, sudah ada perkembangan: 11 jembatan gantung sudah selesai, sedang dalam proses 50, dan terus akan kita kejar di tahun 2026, yang sangat urgent tadi dilaporkan kurang lebih sekitar 6.900 jembatan,” ujarnya.
Selain jembatan, pemerintah juga memaparkan capaian program prioritas nasional. Prasetyo menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai program utama yang terus diperluas.
“Program Makan Bergizi Gratis, tentunya hari ini telah mencapai 55 juta penerima manfaat. Ada kurang lebih 19.000 SPPG yang sudah terbangun. Target pada tahun 2026, harus selesai, kurang lebih nanti ada sekitar 35.000 SPPG yang akan melayani 82,9 juta penerima manfaat. Kemudian juga Cek Kesehatan Gratis sudah mencapai angka 70 juta, seluruh warga negara, dalam satu tahun pada tahun 2025,” kata Prasetyo.
Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan menegaskan komitmen penuh kabinet untuk menjaga fokus pada kepentingan rakyat.
“Beliau tadi mengucapkan terima kasih dan ingin membulatkan tekad kembali, Kabinet Merah Putih bahwa kita betul-betul ingin bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat,” ujar Prasetyo.

