Samarinda, berifakta.com – Tim laboratorium Data Desa Presisi (DDP) – FEMA IPB University melaksanakan agenda observasi lapangan sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan DDP Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rabu (27/03). Rangkaian observasi lapangan dijadwalkan hingga 31 Maret mendatang.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia – DDP FEMA IPB University, Badar Muhammad menjelaskan, fokus observasi lapangan adalah 9 kecamatan di Kabupaten Kukar yang menjadi sasaran pendataan di gelombang (batch) pertama. Kesembilan kecamatan itu antara lain, (1) Kota Bangun Darat, (2) Kota Bangun, (3) Loa Janan, (4) Loa Kulu, (5) Sanga-Sanga, (6) Sebulu, (7) Tenggarong, (8) Anggana, dan (9) Muara Kaman.
“Seluruh desa dan/atau kelurahan yang ada di 9 kecamatan itu rencananya akan mendapatkan inovasi pendataan DDP. Untuk itu, maka tahapan observasi lapangan awal atau pra-survey menjadi penting. Segala kendala dan tantangan yang ada di lapangan perlu dipetakan demi kelancaran kegiatan DDP,” ujarnya.
Terkait pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan DDP Kabupaten Kukar, Badar menuturkan bahwa pada prinsipnya ada kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kukar, dan Pemerintah Desa setempat. Hal demikian, sambungnya, tidak terlepas dari nilai dasar inovasi Data Desa Presisi yang menekankan aspek partisipasi.
Baca Juga: Data Desa Presisi: Instrumen Transformasi Indonesia Dari Desa
“Kegiatan ini berjalan atas inisiatif dan kerjasama semua pihak. Termasuk nanti dalam pelaksanaannya, segala proses yang bersifat teknis dilakukan oleh warga desa dan unsur pemerintah setempat. Posisi kami adalah sebagai pendamping kegiatan,” tuturnya.
Diketahui, hingga saat ini inovasi Data Desa Presisi telah diterapkan di ratusan desa yang tersebar di banyak provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penggagas Data Desa Presisi, Dr. Sofyan Sjaf, menegaskan bahwa Inovasi DPP ditujukan sebagai ikhtiar realisasi cita-cita big data desa yang berguna sebagai rujukan pembangunan desa-desa di Indonesia.
“Kami selalu percaya bahwa desa mampu menjadi pusat pertumbuhan dan menjauh dari stereotip kemiskinan. Untuk mewujudkan itu, diperlukan big data desa yang menjadi rujukan kebijakan pembangunan desa. Inovasi DDP hadir untuk menjawab tantangan tersebut,” demikian ungkapnya.
