Jakarta, berifakta.com – Harga BBM resmi naik. BBM jenis Solar, Pertalite dan Pertamax telah diresmikan pada Sabtu (3/9). Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari, menanggapi bahwa kebijakan pemerintah tersebut tidak berpihak kepada suara masyarakat.
Diah menyebutkan dalam kondisi ekonomi yang serba sulit, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM ini akan lebih membebani masyarakat dan tidak sejalan dengan jargon ‘pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat’.
Baca Juga: PMI Mateng Ingin Relawannya Jadi Garda Terdepan Penolong Kemanusiaan
“Sebenarnya banyak solusi yang bisa dilakukan. PKS sendiri sudah mengajukan beberapa opsi, di antaranya pembatasan dan pengawasan ketat pada kendaraan yang bisa dan tidak bisa untuk mengonsumsi BBM bersubsidi,” kata Diah.
Anggota DPR RI perempuan dari Fraksi PKS ini juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah ini terlalu tergesa-gesa dan tidak melalui perhitungan yang matang dalam menentukan kenaikan harga BBM.
Baca Juga: Tutup Agustusan, Ribuan Warga Meriahkan Megilan Karnaval di Lamongan
“Kenaikan harga ini merupakan musibah ya. Pemerintah terkesan tergesa-gesa dan mengambil jalan cepat saja untuk memperbaiki keuangan. Kami jelas tidak ingin pemerintah menambah beban masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan, program bantuan langsung tunai BBM yang baru saja digulirkan pemerintah belum seluruhnya sampai kepada masyarakat di daerah, namun BBM lebih dahulu dinaikkan.
Baca Juga: Dinsnakertrans Mamuju Tengah Gelar Bimtek Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
“Bantuan belum seluruhnya sampai ke daerah. Selain itu kompensasi yang diberikan juga tidak cukup, kebutuhannya kan bukan hanya dalam beberapa bulan saja. Selain itu saya juga khawatir dampak dari kenaikan BBM ini akan memicu terjadinya inflasi,” tuturnya.
Diah berharap Presiden bersama jajarannya dapat mengalkulasi ulang kebijakan yang telah diambilnya.
Baca Juga: KPU Ungkap Pos Anggaran Pemilu 2024 yang Masih Seret
“Saya mengharapkan presiden dengan jajaran mengalkulasi kembali kebijakannya. Masyarakat sangat membutuhkan dukungan untuk memulihkan kembali ekonominya dengan lebih cepat, bukan justru beban yang semakin berat,” tutup Diah.
. Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari, menanggapi bahwa kebijakan pemerintah tersebut tidak berpihak kepada suara masyarakat.){kind=link}