JAKARTA, Berifakta.com – Program makan siang gratis yang menjadi salah satu janji kampanye Paslon 02 Prabowo-Gibran mulai menemukan titik terang terkait sumber pendanaannya. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, mengungkapkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpotensi menjadi sumber anggaran untuk program ini, khususnya bagi siswa SD dan SMP.
“Model untuk SD dan SMP kita memiliki sistem yang sudah terbentuk, salah satunya melalui BOS, yang secara spesifik dapat dialokasikan untuk program ini,” jelas Airlangga menyampaikan hal ini setelah mengunjungi pilot project makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Tangerang, pada Kamis (29/2/2024).
Baca Juga: Airlangga: Biaya Makan Siang Gratis Rp15 Ribu per Anak, Belum Termasuk Susu
Uji coba ini, menurut Airlangga, berfungsi sebagai “laboratorium mini Indonesia” untuk program yang lebih besar, yang direncanakan akan direplikasi di seluruh sekolah di Indonesia. Program ini tidak hanya mencakup aspek pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pengentasan stunting melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk ibu hamil dan balita.
Ahmed Zaki, Tenaga Ahli Menko Perekonomian dan mantan Bupati Tangerang, menyampaikan rencana penyaluran program makan siang gratis melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif, yang akan disalurkan melalui rekening terpisah untuk setiap sekolah. Ini untuk memastikan dana cukup bagi lebih dari 80 juta anak sekolah di Indonesia.
Baca Juga: Jokowi Soroti Program Makan Siang Gratis Prabowo dalam Sidang Kabinet
“Kami merekomendasikan pendanaan program makan siang gratis untuk siswa melalui penggunaan BOS Khusus atau BOS Afirmasi,” ungkap Zaki, yang juga menempati posisi sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran untuk wilayah DKI Jakarta.
Peringatan Defisit Oleh Bank Dunia
Namun, pernyataan Bank Dunia yang diwakili oleh Kepala Perwakilan untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, mengingatkan pemerintah untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3% PDB, sesuai undang-undang.
“Harapan kami adalah Indonesia tetap berada dalam batas defisit fiskal 3% dari PDB yang diamanatkan undang-undang, sambil memelihara stabilitas ekonomi makro dan fiskal,” ucap perwakilan Bank Dunia di kantor Kemenko Perekonomian pada Selasa (27/2/2024).
Menanggapi hal ini, Airlangga Hartarto menunjukkan bahwa Bank Dunia mungkin belum sepenuhnya memahami detail program tersebut, tetapi pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit anggaran dalam batas yang ditetapkan, sambil tetap mempertahankan stabilitas makro ekonomi dan fiskal, menjaga defisit di bawah 3% untuk APBN tahun ini dan tahun 2025, walaupun ini berarti defisit lebih besar dari target APBN 2024 sebesar 2,29%.
“Bank Dunia mungkin belum mengerti sepenuhnya tentang program ini,” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian pada Kamis (29/2/2024).
Baca Juga: Indonesia Tegas di Sidang Dewan HAM PBB Ke-55: Desak Dunia Lawan Penjajahan Israel atas Palestina
Dalam pertemuan terakhir dengan Bank Dunia, yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, Airlangga membahas tentang berbagai aspek keberlanjutan ekonomi dan tantangan terkait sumber daya manusia (SDM), serta pentingnya meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global dan fluktuasi harga energi yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino dan La Nina.
