Jakarta, berifakta.com – Menteri Agama Ad Interim Muhadjir Effendy menjelaskan pembatalan pencabutan izin operasional pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur adalah arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ini arahan dari Pak Presiden, sebaiknya pencabutan status izin operasional dibatalkan. Tentu saja keputusan yang diambil harus sesuai arahan Presiden toh,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (12/7).
Muhadjir menyebutkan, kasus tersebut tak memiliki kaitan dengan Pesantren Shiddiqiyyah secara kelembagaan, melainkan karena oknum dari pesantren tersebut. Oknum yang terjerat kasus itu, kata dia, juga sudah menyerahkan diri dan ditindak kepolisian.
“Oknumnya kan sudah menyerahkan diri. Pihak yang menghalangi aparat juga sudah ditindak. Itu ada ribuan santri. Ini harus dipastikan proses belajar mengajar dijamin,” kata Muhadjir lagi.
Muhadjir menuturkan jika pembatalan pencabutan izin ini demi kebaikan santri yang tengah belajar di Pesantren Shiddiqiyyah. Ia lantas mengimbau agar masyarakat dapat jernih melihat persoalan tersebut.
“Mereka yang diduga kuat melakukan tindak pidana silakan diproses. Nah, pondoknya biar berjalan normal,” jelasnya.
Izin operasional Pesantren Shiddiqiyyah sempat dicabut Kemenag pada Kamis (7/7) lalu. Pencabutan itu sehubungan dengan kasus dugaan pencabulan oleh Moch. Subchi Azal Tsani (MSAT). Anak Kyai pendiri Ponpes Shiddiqiyyah itu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mencabuli sejumlah santriwati.
Munculnya keinginan pencabutan izin Pesantren Shiddiqiyyah pertama kali karena usulan dari Mabes Polri.
Permintaan pembekuan izin ini menurut Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto sebagai dukungan dalam penangkapan MSAT yang kala itu masih berproses.
Seusai pembekuan, MSAT akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian dan kemudian langsung ditahan oleh Polda Jawa Timur.
