MALANG, Berifakta.com — Berbekal pengalaman panjang meneliti proses pemulihan pascabencana di berbagai negara, khususnya Jepang dan Indonesia, Guru Besar Kyoto University, Prof. Nishi Yoshimi, berbagi strategi membangun masyarakat tangguh bencana kepada mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kuliah tamu ini menjadi bagian dari Eurasia Lecture Series hasil kerja sama HI UMM dengan Eurasia Foundation dalam program “Multiculturalism for Human Development in the Asian Community”.
Dalam pemaparannya, Nishi memperkenalkan latar belakang risetnya di Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University, yang banyak berkutat pada kajian kawasan dan studi bencana. Ia menekankan bahwa bencana alam tidak pernah berdiri sendiri sebagai peristiwa alam semata, melainkan terkait erat dengan dinamika sosial, budaya, dan kebijakan. Di era globalisasi dan pascapandemi, dampak bencana di satu negara dapat menjalar ke wilayah lain, misalnya gangguan rantai pasok akibat banjir besar atau bencana berskala regional seperti tsunami dan pandemi.
Salah satu titik refleksi penting yang ia bagikan adalah pelajaran dari Gempa Kobe 1995. Dari data lapangan, mayoritas korban selamat justru ditolong oleh diri sendiri, keluarga, tetangga, dan orang-orang di sekitarnya, bukan oleh aparat resmi. Konfigurasi ini di Jepang dirumuskan dalam tiga lapis bantuan: jijo (bantuan diri sendiri), kyojo (bantuan komunitas), dan kojo (bantuan pemerintah). “Kalau berharap sepenuhnya pada aparatus, peluang untuk diselamatkan akan sangat kecil,” terang Nishi, seraya mengajak mahasiswa memikirkan sejauh mana kesiapan individu dan komunitas terdekat ketika bencana terjadi.
Ia lalu menggarisbawahi bahwa mitigasi bencana tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, teknologi, dan anggaran. Sistem kebencanaan yang baik perlu berjalan beriringan dengan perubahan pola pikir, nilai, dan kebiasaan masyarakat. Dalam presentasinya, Nishi menyebut peran budaya sebagai “roda kedua” yang menentukan apakah desain sistem mitigasi benar-benar hidup dalam keseharian warga atau hanya berhenti di atas kertas.
Mengalihkan fokus ke konteks Indonesia, Nishi mengapresiasi konsep “mencerdasi bencana” yang berkembang dalam literatur kebencanaan Indonesia. Menurutnya, cara pandang bahwa bencana bisa menjadi ruang pembelajaran kolektif untuk hidup lebih adil terhadap alam dan lebih peduli pada lingkungan merupakan modal penting untuk membangun ketangguhan jangka panjang. Studi kasus Aceh pascatsunami 2004 yang ia teliti menunjukkan bagaimana praktik posko, relawan, dan koordinasi lintas aktor dapat membentuk pola kolaborasi baru di masyarakat lokal.
Nishi juga menyoroti keunggulan sosial Indonesia dibanding banyak negara lain. Mayoritas masyarakat terbiasa hidup dalam lingkungan multibahasa, memiliki budaya menerima pendatang, serta punya tradisi kuat dalam kerja-kerja kerelawanan. “Di Indonesia, orang tidak segan membantu dan dibantu oleh mereka yang berbeda latar belakang budaya. Karakter ini sangat berharga bagi mitigasi bencana di era global sekarang,” ujarnya.
Di hadapan mahasiswa HI UMM, Nishi mengajak agar studi hubungan internasional melihat isu bencana bukan hanya sebagai urusan teknis, melainkan juga sebagai ruang diplomasi, kerja sama kawasan, serta pertukaran pengetahuan lintas negara. Dengan melihat kesamaan potensi bencana antara Jepang dan Indonesia, ia menilai gagasan yang berkembang di Jepang sangat mungkin diadaptasi dan diperkaya oleh pengalaman lokal Indonesia.
Melalui kelas ini, diharapkan terjadi alih gagasan dua arah: dari pengalaman Jepang menuju Indonesia dan sebaliknya, sehingga lahir generasi muda yang peka terhadap risiko bencana sekaligus mampu merangkai kerja sama lintas budaya demi membangun masyarakat yang lebih tangguh di masa depan. (*)
