JAKARTA, Berifakta.com – Dalam sebuah langkah solidaritas politik, menyikapi dugaan kecurangan pemilu 2024, Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan, menyatakan dukungan penuh dari NasDem, PKB, dan PKS terhadap penggunaan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Respons ini muncul menyusul usulan Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP, yang lebih dulu menyarankan langkah serupa sebagai mekanisme pengawasan legislatif.
“Kami siap ikut serta dan mendukung inisiatif PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR untuk memanfaatkan hak angket,” ungkap Anies di Sekretariat Tim Hukum Amin, Jakarta Selatan (20/2/2024).
Menurut Anies, kesediaan tiga partai koalisinya untuk bergabung dalam upaya ini menandakan kesatuan tujuan dalam menjaga integritas proses pemilu. Anies menambahkan, bahwa dengan dukungan dari PDIP yang merupakan fraksi terbesar, membuat langkah dan momentum ini semakin kuat.
Baca Juga: Pintu Terbuka untuk PKB, PKS, dan NasDem di Kabinet Prabowo
“Dengan kepemimpinan PDIP di DPR dan dukungan penuh dari Koalisi Perubahan, kami yakin langkah legislatif ini akan mendapatkan momentum yang kuat.”
Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga menekankan kesiapan koalisinya untuk menyediakan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan hak angket tersebut.
Pernyataan ini diperkuat oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB dan calon wakil presiden Anies, yang membenarkan kesolidan tiga partai dalam mendukung inisiatif ini.
“Kami, tiga partai dalam Koalisi Perubahan, solid dan siap mendukung langkah hak angket di DPR,” kata Cak Imin, menegaskan komitmen bersama dalam mengawal transparansi dan keadilan pemilu.
Sebelum Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan menyatakan dukungannya, Ganjar Pranowo, capres nomor urut tiga, telah lebih dulu mengajak partai-partai pendukungnya di DPR untuk memulai inisiatif hak angket guna menginvestigasi dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Ganjar mengungkapkan pendapatnya bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan untuk mengatasi potensi pelanggaran pemilu.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tantang DPR Usut Tuntas Kecurangan Pilpres 2024 Melalui Interpelasi
Dalam sebuah pernyataan yang diberikan kepada Tempo di kediamannya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada 16 Februari 2024, Ganjar menyarankan alternatif lain jika DPR merasa belum siap untuk hak angket.
“Sebagai langkah alternatif, saya menyarankan penggunaan hak interpelasi atau mengadakan rapat kerja,” terang Ganjar.
Saran ini pertama kali disampaikan Ganjar dalam pertemuan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud yang berlangsung di gedung High End, Jakarta Pusat, pada 15 Februari 2024. Dalam pertemuan itu, Ganjar juga membagikan bukti berupa ribuan pesan yang dia terima, yang memuat foto, dokumen, dan video yang menunjukkan berbagai insiden kecurangan yang ditemukan selama pemilu berlangsung.
